Hastag #StopBayarPajak jadi Viral, Dirjen Pajak Terbitkan Aturan



Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor XI tentang pelaksanaan teknis program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, Perdirjen tersebut dibuat demi mengantisipasi persoalan yang belakangan ini marak muncul di masyarakat terkait tax amnesty. Pasalnya, banyak cerita heboh yang belakangan ini muncul di media sosial seperti pensiunan yang merasa diperas, harta, rumah hingga warisan.


"Kami sudah keluarkan Perdirjen hari ini tentang yang dipermasalahkan. Ada pensiunan, rumah harta seperti apa,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/8/2016).





Ken menjelaskan, peraturan tersebut juga mengatur mengenai klasifikasi bagi wajib pajak (WP) yang penghasilannya masuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). WP tersebut tidak diharuskan untuk mengikuti tax amnesty, cukup melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

"Kalau sudah bayar SPT, ya sudah. Kalau dia merasa kurang, ya bayar. Jadi tax amnesty itu hak. Dia tidak mau menggunakan haknya, tidak apa-apa. Kalau mau betulin SPT, silahkan. Tidak akan dilakukan pemeriksaan kok,” imbuhnya.

Perdirjen ini, lanjut Ken, sekaligus untuk menepis asumsi masyarakat bahwa tax amnesty lebih banyak menyasar ke masyarakat menegah ke bawah, setelah gagal membidik kalangan elit.

“Banyak yang bilang, DJP menekan rakyat menengah ke bawah. Yang besar memang belum ikut, ada sebagian (yang ikut). Artinya, sebagian sekarang, sebagian lagi dia akan ikut. Orangnya sama,” pungkasnya.
----------

 Jual Jaket Kulit

Facebook


Sebarkan :

Facebook Google Twitter LinkedIn

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.

0 Response to "Hastag #StopBayarPajak jadi Viral, Dirjen Pajak Terbitkan Aturan"

Posting Komentar